Membuat Obyek menjadi Button/ tombol Button adalah salah satu type dari symbol. Button digunakan untuk membuat tombol di flash. Dengan dijadikannya suatu objek menjadi button maka selain objek tersebut menjadi tombol, objek tersebut juga dapat menggunakan beberapa fasilitas dari flash seperti animasi tween, masking, guide dan juga kita dapat memberikan actionscript pada objek tersebut. Di bawah ini akan dipelajari cara dasar membuat tombol. Melalui cara dasar ini dapat berkreasi untuk membuat tombol yang bagus dan menarik.
a. Buatlah sebuah flash document.
b. Buatlah sebuah lingkaran
c. Seleksi lingkaran tersebut kemudian klik kanan > Convert to Siymbol atau tekan F8 pada keyboard atau bisa juga melalui Modify > Convert to Symbol…
d. Pada kotak dialog yang muncul pilih Button sebagai Typenya 
 e. Ubah Name pada kotak dialog tersebut jika diperlukan, kalau sudah selesai tekan OK maka lingkaran yang anda buat tadi sudah berubah menjadi sebuah Symbol bertype Button.
f. Klik dua kali Button tadi atau klik kanan > Edit In Place maka akan masuk ke stage button.
sampai situ silakan di coba dulu

Jakarta - TNI-Polri melakukan rapat koordinasi (Rakor) pengamanan pemilu 2019. Operasi pengamanan pemilu akan dinamakan dengan sandi Operasi Mantap Brata 2019. 


Rakor dilaksanakan di Auditorium PTIK, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/219).

Pejabat Polri dan TNI sudah menghadiri acara sejak pagi hari. Peserta rapat merupakan pejabat teras TNI dan Polri. Selain itu, hadir pula Kapolda dan Pangdam seluruh Indonesia. 

Pantauan detikcom, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tiba sekitar pukul 07.25 WIB. Sementara itu, TNI diwakili oleh Wakil Kasad Letjen Tatang Sulaiman. Tito, Tatang, dan Wakapolri Komjen Ari Dono memimpin Rakor. 

Proses Pemilu 2019 kini sudah berjalan. Tahapan kampanye akan dimulai pada 23 September 2018.




Sumber : 
https://news.detik.com/berita/d-4209262/tni-polri-rakor-bahas-pengamanan-pemilu-2019


Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjadi juru kampanye pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Menurut PKS, hal itu menegaskan bahwa Partai Demokrat mantap di koalisi Prabowo.

"Penegasan Pak Prabowo bahwa Demokrat, Pak SBY, dan AHY bagian utuh dari tim pemenangan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada detikcom, Kamis (13/9/2018).

Sebagaimana diketahui, sejumlah kader Partai Demokrat berikut dari kawasan Papua sempat dikabarkan mendukung Jokowi, rival Prabowo, di Pilpres 2019. Kini Prabowo telah menegaskan, SBY merupakan juru kampanyena dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk ke jajaran dewan pembina tim sukses Prabowo.

"Pak SBY jadi juru kampanye kian menambah kokohbarisan pemenangan Prabowo-Sandi," kata Mardani.

Sumber :
https://news.detik.com/berita/d-4209263/sby-jurkam-pks-prabowo-tegaskan-demokrat-ada-di-barisannya

Jakarta, CNN Indonesia -- Amnesty International Indonesia menyayangkan kasus penistaan agama yang menimpa Meiliana, warga Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara. Amnesty menyebut kasus tersebut sebagai kelanjutan lemahnya supremasi hukum yang tunduk pada tekanan massa.


Direktur Eksekutif Usman Hamid menceritakan pada proses penyidikan kasus Meiliana ada perbedaan pendapat yang terjadi di tubuh kepolisian setempat. Usman mengklaim pada Oktober 2016, Wakapolda Sumatera Utara menilai penetapan Meiliana sebagai tersangka tidak tepat. Namun penyidikan terus berlanjut lantaran tekanan massa yang kuat.

"Itu beritanya muncul kok di harian setempat. Itu makanya di kepolisian sendiri itu terdapat pandangan yang meragukan ini benar-benar pelanggaran hukum, khususnya penodaan agama. Namun karena tekanan massa yang begitu besar, proses penghukumannya kemudian terjadi," ujar Usman yang ditemui dalam aksi solidaritas untuk Meiliana di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (12/9) kemarin.

Kasus seperti Meiliana ini menurut Usman sudah menjadi fenomena dalam riwayat penegakan hukum di Indonesia. Sebab klaim-klaim dari massa dengan embel-embel agama bisa memengaruhi proses penegakan hukum sedang berlangsung.

Tekanan tersebut pada akhirnya berhasil memaksa aparat keamanan di Tanjung Balai bersikap mengakomodasi tuntutan massa, ketimbang menelaah aspek hukum dan bukti otentik secara objektif.

Usman melihat gejala-gejala tersebut sudah terlihat dalam beberapa kasus sebelum Meiliana. Salah satunya pada kasus penistaan agama menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Jadi pemenjaraan Ahok adalah tekanan massa juga yang menjadi penentu dari proses hukum ketimbang pembuktian otentik atau penelaahan bukti-bukti pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang," tukas Usman.

Pegiat HAM itu juga melihat gejala itu terjadi pada kasus Gafatar, komunitas Ahmadiyah, komunitas Syiah, yang mana tekanan massa muncul mendahului peradilan yang berlangsung setelahnya.

Dari pengamatan seniman sekaligus pegiat HAM Melanie Subono, pemerintah terlihat memilih sengaja mengambil jarak dalam kasus Meiliana. Dia melihat pasal penistaan agama sebagai biang kerok merupakan wujud 'main aman' pemerintah dalam mewujudkan penegakan hukum yang abu-abu.

"Apapun di Indonesia pemerintah itu kalau enggak berani bertanggung jawab, bikinnya abu-abu," ujar Melanie yang ikut dalam aksi solidaritas untuk Meiliana.

Melanie berpendapat pasal penistaan agama berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan hanya terus berlaku dengan standar ganda bagi kelompok minoritas.

Proses hukum Meiliana saat ini masih berjalan. Meiliana mengajukan banding atas vonis 1,5 tahun penjara dari majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. 

Sejauh ini pengadilan belum memberi salinan putusan kepada pihaknya. Sehingga pihak kuasa hukum Meiliana belum bisa membuat memori banding untuk didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

Usman mengatakan sudah menjalin komunikasi dengan tim kuasa hukum Meiliana. Ia menyatakan Amnesty International masih mempelajari nota keberatan (eksepsi), surat tuntutan, dan surat dakwaan termasuk menanti putusan pengadilan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. (ayp)

Sumber :
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180913080944-20-329809/pegiat-ham-nilai-proses-hukum-meiliana-sarat-tekanan-massa
Powered by Blogger.